Berikan Kebebasan, Kesetaraan, dan Keadilan bagi Semua Rakyat Papua - semartaracom - Tutorial Seputar Blogging Untuk Pemula

Mobile Menu

Top Ads

Artikel Lainnya

logoblog

Berikan Kebebasan, Kesetaraan, dan Keadilan bagi Semua Rakyat Papua

Monday, December 11, 2023
Foto: Thobias Rahanau, S.H., Aktivis Perhati Sosial Kabupaten Mimika Papua/SemarTara.



Penulis: Thobias Rahanau, S.H., Aktivis Perhati Sosial Kabupaten Mimika Papua. 



SemarTara.com - Hak Asasi Manusia merupakan perwujudan dari hak dasar manusia di seluruh negeri. Terjaminnya pemenuhan atas hak dasar rakyat di dalam suatu negeri merupakan tanggung jawab penuh dari negara.


Dalam rangka perjuangan untuk penegakan HAM di dunia, terdapat satu momentum bersejarah yaitu deklarasi UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHT pada 10 Desember 1948.


Deklarasi Universal HAM ini berisi kewajiban bagi setiap negara untuk memberikan jaminan pemenuhan dan perlindungan hak-hak dasar bagi warga negaranya. 


Di Indonesia DUHAM ini telah diratifikasi dengan diterbitkannya UU No.11 Tahun 2005 tetang HAM. Maka, Negara melalui pemerintahan RI wajib menghormati, melindungi serta memberikan HAM untuk hidup, merdeka, bebas dan bekerja bagi seluruh rakyat Indonesa. 


Oleh karena itu Hak Asasi Manusia merupakan hak-hak yang dimiliki manusia bukan karena diberikan oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. 


Namun sayangnya, masih banyak pihak yang melakukan pelanggaran HAM. Bahkan hampir setiap negara memiliki permasalahan dalam usaha untuk menegakkan HAM, tidak terkecuali di Provinsi Papua, Indonesia.


Dugaan kuat terjadinya Pelanggaran HAM di Papua dalam kehidupan sosial dan akses ekonomi kerap kali terjadi terhadap warga yang wilayahnya diorientasikan untuk suatu pembangunan yang selalu mengatasnamakan kesejahteraan ekonomi warga, akan tetapi faktanya menghilangkan bahkan menghancurkan sumber-sumber ekonomi warga baik di daratan sampai dengan pesisir.


Pembangunan masih saja menimbulkan konflik pertanahan antara pemerintah, perusahaan berhadapan dengan warga sehingga sering berujung penggusuran dan tindakan pemaksaan/kekerasan, penghancuran ekologi dan lingkungan hidup serta hilangnya kehidupan sosial budaya yang telah mengakar disuatu tempat menjadi kesimpulan yang muncul dalam setiap implementasi pembangunan dan investasi terutama pada sektor pertambangan dan pariwisata bahkan pada pembangunan Program Strategis Nasional (PSN).


Untuk itu saya atas nama Thobias Rahanau, S.H., sebagai Aktivis Perhati Sosial Kabupaten Mimika meminta kepada Pemerintah Indonesia 5 (lima) hal demi terciptanya penegakan HAM di Bumi Cendarawasi, sebagai berikut:


1. Hentikan seluruh tindasan dan kebijakan fasis yang merampas hak demokratis dan hak hidup rakyat.

2. Bebaskan segera seluruh aktivis yang dipenjara dalam memperjuangangkan hak demokratis rakyat dan Hentikan seluruh tindak penangkapan, kriminalisasi dan pemberian sanksi terhadap rakyat yang memperjuangkan haknya sendiri. 

3. Cabut PP No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan dan berikan upah layak sesuai dengan standar kebutuhan hidup.

4. Hentikan seluruh Program Reforma Agraria (Palsu) dan Perhutanan Sosial, dan program kemitraan lainnya yang merampas tanah rakyat.

5. Wujudkan reforma agraria sejati dan industrialisasi nasional sebagai dasar pembangunan ekonomi yang menjamin kemandirian dan kedaulatan rakyat Indonesia.


Demikianlah tulisan ini saya buat sebagai rekomendasi untuk diberikan kepada Pemerintah Indonesia agar Kebebasan, Kesetaraan, dan Keadilan bagi Semua Rakyat Papua dapat terpenuhi dan memiliki hak yang sama dengan masyarakat Indonesia di bagian Barat.


Tulisan ini dibuat dalam rangka memperingati Hari HAM Sedunia yang jatuh pada tanggal 10 Desember 2023.***