Ketua Bawaslu Sulbar, Diduga Rusak Citra Penyelenggara Pemilu Di Sulbar

 

Foto: Bahtiar Salam, salah satu pengurus APKAN RI DPW Sulbar/SemarTara.

SemarTara.com, Mamuju Sulbar - Netralitas Bawaslu Sulewasi Barat (Sulbar) dipertanyakan oleh sejumlah masyarakat dan pemuda salah satunya yang tergabung dalam Aliansi Pemantau Kinerja Aparatur Negara Republik Indonesia (APKAN RI) DPW Sulbar.

"Anggota Bawaslu Kabupaten Majene yang baru terpilih beberapa bulan yang lalu, atas nama Yanti Rezki Amaliah, S. Kep. Ns. diduga mendaftarkan dirinya sebagai bakal calon anggota DPRD Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2023 dari partai PDIP. namun ironisnya timsel dan pihak Bawaslu Provinsi yang melakukan fit and proper test, meloloskan," ungkap Bahtiar Salam yang merupakan salah satu pengurus APKAN RI DPW Sulbar.

Dengan adanya kasus tersebut, aktivis APKAN RI DPW Sulbar ini juga menduga ada potensi kolusi yang dilakukan oleh Nasrul selaku Ketua Bawaslu Sulbar, dengan memberikan posisi prioritas pada tahapan Fit and Proper Test, sebelum 6 (enam) besar nama yang dikirim ke Bawaslu RI beberapa bulan yang lalu.

“sebagaimana diketahui oleh publik bahwa anggota bawaslu majene atas nama Yanti Rezki amaliah tersebut adalah adik kandung dari Ketua Bawaslu Sulbar, tentu tidak berlebihan jika kami menduga bahwa, sangat berpotensi ada kolusi saat memberi fit and proper tes, sebagai salah satu syarat untuk lulus sebagai Bawaslu," terang Bahtiar, Saaan akrabnya.

Pihaknya juga meminta Bawaslu RI untuk mengevaluasi Bawaslu Provinsi Sulbar, karna kebobrokan Ketua Bawaslu Sulbar ini juga bisa mengindikasikan kebobrokan seluruh jajaran Bawaslu Provinsi Sulbar.

"Bawaslu RI harusnya Mengevaluasi anggota Bawaslu terpilih di majene, serta mengevaluasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat melalui DKPP. Masa Bisa terjadi kasus sebobrok ini, tentu ada kode etik yang wajib dipatuhi. Ini bisa mengganggu netralitas penyelenggara apabila salah satu calon yang di luluskan ternyata teraviliasi didalam salah satu partai politik," ujar Bahtiar. 

Pada bulan september lalu tepatnya, tanggal 22. APKAN RI DPW Sulbar, mengakui bahwa telah melakukan upaya sharing dengan pihak Bawaslu Sulbar, bahkan melibatkan sejumlah OKP dan lembaga lainnya yang ikut memantau peroses Pemilu 2024.

"Bahkan di tanggal 22 september 2023, kami bersama lembaga lain, seperti Fores Sulbar, Komda LP. K.P.K Sulbar,  NETFID sulbar, serta organisasi kemahasiswaan termasuk PKC. PMII Sulbar, DPD GMNI Sulbar, kami bersama-sama mendatangi kantor Bawaslu Sulbar mempertanyakan dan meminta Salinan putusan sidang kode etik atas nama Yanti Rezki Amaliyah, S Kep Ns," urai Bahtiar. 

"Namun pihak Bawaslu Sulbar beralasan sampai hari ini masih mengkaji apakah bisa atau tidak diberikan kepada kami. serta kami juga waktu itu memasukkan surat per tanggal 21 september dengan Nomor : 034/B/APKAN-SULBAR/IX/2023 untuk meminta penegasan Bawaslu Sulbar, bukti tanda terimah surat kami masih ada disimpan, sampai hari ini tidak dijawab secara tertulis, mungkin hal ini kami bawa masalah ini ke KIP Sulbar untuk disidangkan, tapi kami masih menunggu ketua APKAN RI Sulbar dari Jakarta," sambung Bahtiar.

Mereka juga mengancam, bahwa pihaknya akan melakukan aksi besar-besaran, dengan melibatkan beberapa lembaga yang ada di Sulbar serta irganisasi kemahasiswaan untuk meminta Nasrul ketua Bawaslu untuk turun dari jabatannya serta mundur sebagai Komisioner Bawaslu Sulbar.

"Selain tengah berkoordinasi dengan pihak pengurus pusat APKAN RI, kami juga sedang konsolidasi dengan beberapa lembaga pegiat demokrasi-kepemiluan, serta OKP-OKP kemahasiswaan, guna melakukan aksi mosi tidak percaya kepada pihak Bawaslu Sulbar, khususnya ketua bawaslu Nasrul Muhayyang yang kami duga merusak citra penyelenggara pemilu di sulbar," tutup Bahtiar dengan nada geram.(Redaksi)***