 |
| Foto: Rihardes Langi Memanna, Ketua DPC GMNI Mamasa/SemarTara (PT. Pena Data Media). |
SemarTara.com, Mamasa Sulbar - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Mamasa Sulawesi Barat (Sulbar), meminta Kemendagri untuk menunjuk orang dari kementerian untuk mengisi Pelaksana Jabatan (Pj) Bupati Mamasa.
Hal itu disampaikan oleh Ketua DPC GMNI Mamasa, Rihardes Langi Memanna melalui konferensi persnya, Jumat (11/8/2023).
"Kami meminta kepada Kementerian dalam Negeri mengutus orang dari kementerian sebagai PJ. Bupati Mamasa untuk menjaga adanya kepentingan Politik pada Pilkada Mamasa yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 nanti," ujar Ardes sapaan akrabnya.
Alasan ia meminta mendagri untuk menunjuk orangnya menjadi Pj agar Pj nantinya tidak terafiliasi dengan politik 2024 di Sulbar untuk mendukung salah satu pasangan calon di Pilkada Sulbar dan Kabupaten/Kota di Sulbar serta dalam pemilihan legislatif sehingga lebih fokus membangun Sulbar.
"Harapan kami Pj yang akan mengisi kepemimpinan di Mamasa betul-betul terfokus untuk menyelesaikan banyaknya problem yang terjadi didaerah ini, bukan malah ikut-ikutan mengurusi pilkada. Apalagi sifatnya mendukung salah satu pasangan calon dengan melakukan intervensi kepada masyarakat ataupun ASN. Maka dari itu, kita tidak mau jika Pj diisi oleh orang yang tidak memiliki kepentingan politik pada Pilkada Mamasa mendatang," harap Ardes.
Ia juga menambahkan bahwa saat ini ada banyak problem di Kabupaten Mamasa yang harus menjadi tanggung jawab dan harus diselesaikan oleh Pj terpilih, seperti Pembayaran kliam BPJS, Honor Perangkat Desa, dan Honor tenaga kesehatan yang belum terbayarkan hingga saat ini.
"Kabupaten Mamasa hari ini sedang berada dalam keterpurukan, mulai dari defisit, pembayaran klaim BPJS, honor perangkat desa, dan honor tenaga kesehatan yang sejak tahun 2022 lalu belum dibayarkan sampai sekarang. Hal inilah yang mesti diselesaikan PJ. Bupati Mamasa yang terpilih nantinya," tambah Ardes.
Ia menganggap bahwa orang yang paling tepat menyelesaikan sejumlah masalah di Kabupaten Mamasa adalah orang yang tidak memiliki keterikatan politik di 2024 dan yang paling cocok menurutnya adalah orang dari Kemendagri langsung.
"Kami menganggap bahwa orang yang bisa fokus dalam menyelesaikan permasalahan ini adalah yang tidak punya kepentingan politik kedapan sehingga kami meminta Kemendagri untuk menunjuk orang dari kementrian mengisi Pj Bupati Mamasa," pungkas Adres.
Sebelumnya, dalam surat yang ditanda tangani oleh Ketua DPRD Kabupaten Mamasa, Orsan Soleman B bernomor 102.1.157/DPRD-MMS/VIII/2023, tertanggal 7 Agustus 2023, Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa telah mengusung tiga nama calon penjabat bupati, yakni:
1. DR. Yakub F. Solon ( Asisten Pembangunan dan Perekonomian Pemprov. Sulbar)
2. H.Muh. Syukur S.PI., M.Pd (Sekda Kabupaten Mamasa)
3. H. Habibi Azis S. STP., M.M. (Kepala Dinas PTSP Prov. Sulbar)
Dari usulan DPRD Kabupaten Mamasa itu sendiri, berbeda dengan nama penjabat bupati yang diusung Pemprov Sulbar. Dimana usulan yang disampaikan langsung Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh, pada Senin 7 Agustus 2023, terdapat nama Ardiansyah S.STP yang saat ini menjabat Sekda Kabupaten Majene.(Redaksi)***
