DPD KNPI Halut Gelar Dialog Publik dengan Tema 'Membongkar Sistem Demokrasi Indonesia'

 

Foto Saat Kegiatan Dialog Publik DPD KNPI Halut/SemarTara (PT. Pena Data Media).

SemarTara.com, Halut Malut - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Halmahera Utara (Halut), menggelar Dialog Publik, Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kampong Planet Galaxi Mart Tobelo Halmahera Utara Maluku Utara.

Kegiatan yang dilaksanakan pada 18 April 2023 tersebut mengambil tema "Membongkar Sistem Demokrasi Indonesia", dengan menghadirkan Anggota Bawaslu Halut Ahmad Idris,SE; Komisioner KPU Halut Sfriando Bitakono, S.IP; Jubir Partai Prima Halut Mesak Habari; Warek III Universitas Halmahera DR.Selfianus Lartitmas, S.H.,M.H; Korwil GMKI Malut Reinnel Kristo Hontong, S.M; Akademisi Dr.Yulinda Uang, S.IP, M.Si dan Moderator Multaben Kapita, S.AP,.M.Si; serta para peserta diskusi dari OKP dan BEM.

Jubir Partai Prima Mesak Habari menyampaikan bahwa ada beberapa indikator dalam Partisipasi Politik menyangkut kemampuan dan kesempatan setiap warga negara untuk terlibat dalam kehidupan politik, mulai dari memilih pejabat politik hingga memutuskan kebijakan yang menyangkut kehidupannya sehari-hari.

"Yang pertama Kemerdekaan Berpendapat, meskipun Konstitusi (UUD 1945 pasal 28) menjamin kemerdekaan berpendapat. Tetapi kenyataan kerap berkata lain. Ada banyak kasus pembatasan kemerdekaan berserikat, berekspresi, dan berpendapat. Kedua, Partisipasi dalam Proses Politik dalam demokrasi, rakyat ditempatkan sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Mandat dan legitimasi kekuasaan haruslah bersumber dari rakyat. "Tak ada kekuasaan tanpa kehendak rakyat." Kata Jubir Partai Prima Halut Mesak Habari.

Komisioner KPU Halut Sefriando Bitakono, mengatakan bahwa, Pemuda sebagai jantung peradaban bangsa harus mengambil sikap sebagai force moral dalam mengawal demokrasi bangsa, pemuda harus berani mengatakan salah itu salah dan benar itu benar. 

"Sukses dan tidaknya agenda demokrasi bangsa yang suda didepan mata yaitu pemilu 2024 bukan semata-mata menjadi tugas penyelenggara pemilu tapi menjadi tugas kita bersama," ujar Sefriando Bitakono.

Selain itu, yang mewakili Ketua Bawaslu Halut Ahmad Idris, SE; pada kesempatan tersebut juga mengatakan bahwa, dalam sistim demokrasi pelaksanaan pemilu,  pembenahan dan perbaikan kualitas demokrasi perlu terus di tingkatkan dalam proses pelaksanaannya. Karena, dari sisi pengawasan Bawaslu masi ditemukan tren pelanggaran pemilu. 

"Misalnya, pelanggaran politik uang, pencegahannya membutuhkan dukungan aktif dari semua pihak termasuk pemuda yg berhimpun dalam KNPI untuk meningkatkan partisipasi dalam mendukung terwujudnya pelaksanaan pemilu yang jurdil, yaitu dengan memberikan sosialisasi pemahaman dan edukasi agar peserta pemilu dan masyarakat patuh dan taat atas ketentuan hukum pemilu. Dengan demikian, maka proses demokrasi dapat berjalan baik sesuai dengan harapan kita bersama," ungkapnya Ahmad Idris, SE

Hal yang sama juga disampaikan Multaben Kapita, S.AP,.M.Si; Menurutnya,  Demokrasi di Indonesia sedang berjalan 'pincang'. Di mana, digerogoti oleh pelbagai patologi demokrasi, seperti: oligarki partai, politik uang, politik identitas, dan beberapa masalah patologi lainnya yang mengintari sistem demokrasi Indonesia. Sehingga, perlunya direkonstruksi atau ditata kembali, dengan diperlukan pelibatan peran Pemuda dalam melakukan agitasi politik yang konstruktif untuk membangun demokrasi yang partisipatif dan berkualitas. 

"Utamanya kepada pemilih sebagai pemegang hak daulat politik, di mana Pemuda berperan penting dalam melakukan kesadaran politik (edukasi politik) berbasis forum warga. Agar, basis penggunaan hak politik tidak sekadar memilih atau didasarkan pada pendekatan yang pragmatis melainkan dilihat minimal tiga aspek, yaitu kualitas, track record (rekam jejak), dan integritas." jelasnya.(Redaksi)***