Banjir Melanda, Fadli Lahalik Duga Pembuatan Jalan Tembus Dolong ke Tutung Tak Memiliki Amdal

Foto seseorang yang sedang membersihkan rumahnya dampak dari banjir yang melanda/SemarTara (PT. Pena Data Media).

SemarTara.com, Touna Sulteng - Salah satu Toko Muda Kabupaten Tojo Una-Una (Touna) Fadli Lahalik, mengencam keras atas Ketidak bertanggung jawabnya Pemerintah Daerah (Pemda) Touna yang tidak memiliki etikat baik terkait dampak pembukaan hutan yang sudah dijadikan jalan dari Dolong ke Tutung dengan tidak menganalisis dampak lingkungan (Amdal).

Pekerjaan jalan itu di kerjakan oleh Dinas PUPR Kabupaten Touna tanpa adanya Amdal sehingga terjadi banjir seperti yang terjadi sekarang di Desa Dolong B. 

"Ini bukan cuma 1 atau 2 kali terjadi. Banjir yang terjadi di Desa Dolong B sudah hampir 7 kali atau lebih, dan sampai saat ini Pemda Touna tidak ada etika baik untuk membereskan persoalan ini. Saya berpikir kemungkinan pekerjaan yang dilakukan kemarin tidak memiliki Amdal," ujar Fadli Lahalik dalam keterangan persnya, Selasa (04/04/2023).

Foto dampak Banjir yang melanda rumah warga.

Lanjutnya, Masyarakat Desa Dolong B cuma menginginkan Pemda Touna segera melakukan penggerukan got besar di Desa Dolong menggunakan Alat Berat karena pada dasarnya semua material pasir dan batu hasil pembukaan jalan Dolong ke Tutung semua tertampung di got besar.

"Ini mengakibatkan kedangkalan got sehingganya jika kapasitas air yang masuk lebih besar dari di bandingkan kapasitas got maka ini yang menyebabkan luapan air masuk ke rumah-rumah warga, dan kejadian ini sekali lagi saya tekankan bukan cuma terjadi 1 atau 2 kali tetapi sudah hampir 7 kali atau lebih," sambungnya.

Lebih lanjut Fadli Lahalik menambahkan bahwa disisi lain juga Pemda Touna harus tegas melalui Pemerintah Desa masing-masing terkait pembukaan hutan yang dijadikan kebun oleh masyarakat yang berdekatan dengan Perkampungan. 

"Secara etika lingkungan pembukan hutan tidak diperbolehkan, maka dengan ini saya sebagai masyarakat Desa Dolong B meminta agar Pemda Touna membuat regulasi terkait hal tersebut dan harus memberikan sangsi yang berat kepada masyarakat yang berani membuka Kebun didekat perkampungan karena dampaknya sangat merugikan masyarakat," tambahnya untuk mengakhiri keterangan persnya.(Redaksi).