Kenaikan Harga BBM Dinilai Bertentangan dengan Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi

 

Foto : Abdul Ganiru, DPW GEMA MA Sultra/SemarTara (PT. Pena Data Media).

SemarTara.com, Kendari Sultra - Kebijakan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dengan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dianggap tidak hanya merugikan, melainkan juga menyengsarakan rakyat Indonesia. 

Hal itu diungkapkan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Generasi Muda Mathla'ul Anwar Provinsi Sulawesi Tenggara (DPW GEMA MA Sultra), Abdul Ganiru, pada Minggu (4/9/2022).

Katanya, selain menyengsarakan rakyat, kebijakan ini juga sangat bertentang dengan prinsip pemulihan ekonomi rakyat dan negara pasca pandemi covid-19 yang telah memporak-porandakan kesehatan rakyat dan emonomi negara.

"Ini sebenarnya Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan sangat bertentangan dengan upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19,' ujarnya.

Paparnya, naiknya harga BBM ini akan merembet kepada banyak aspek kebutuhan masyarakat. Dibeberapa sektor juga sangat berdampak. Khususnya di Sultra, Kata dia, belum 24 jam pasca dinaikkannya harga BBM, sangat terasa sekali dampaknya. 

"Diantara sektor yang berdampak besar saat ini adalah sektor perhubungan. Seluruh pemilik kapal sudah mengumumkan kenaikan tarif sewa jasa naik kapal. Salah satu yang fantastis rute Wanci-Kendari yang tadinya 125 ribu mahasiswa dan 155 ribu umum, kini merata menjadi 240 ribu," sambungnya.

Bahkan di Kota Kendari, belum setengah hari perubahan harga BBM, harga gas yang tadinya dibeli 24 ribu, dieceran sudah menjual dengan harga 35 ribu.

Kebijakan ini, ujar lelaki yang disapa Ganiru itu perlu ditinjau kembali karena tidak merepresentasikan keinginan dan kondisi rakyat Indonesia hari ini, khususnya kalangan ekonomi menengah ke bawah. 

"Banyak masyarakat yang susah akibat pandemi covid-19, kini disusahkan lagi dengan harga BBM yang melambung yang berakibat kepada kebutuhan primer masyarakat. Padahal, tren harga minyak dunia sama sekali tidak naik dan justru mengalami penurunan", lanjutnya.

Selain itu, kata Ganiru, naiknya harga-harga harusnya satu frekuensi dengan kesejahteraan masyarakat.

"BBM dan harga barang sudah sering kali naik, yah sudah saatnya juga kesejahteraan rakyat ditingkatkan dengan cara Pemerintah menaikkan gaji dan sumber penghasilan pokoknya," tutupnya. (Adhar)***